Kebijakan
Perum Bulog yang tidak menginginkan masuknya beras impor, ternyata mendapatkan
dukungan dari kalangan petani di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebagian
petard di sejumlah wilayah tersebut seperti di Banyumas, Kebumen, dan Cilacap,
khawatir masuknya beras impor menyebabkan harga gabah dan beras menjadi anjlok.
 |
| Foto: jatengpos.com |
Kekhawatiran tersebut seperti disampaikan Sartam, Ketua Gabungan Kelompok Tani Sri Jaya, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas. "Pemerintah seharusnya jangan dulu impor beras karena para petani sedang panen dan harga sedang bagus. Jika ada beras impor masuk, harganya akan turun sehingga kami yang akan merugi. Berbeda dengan pedagang, mereka tinggal menyesuaikan harga." ujarnya, kemarin.
Menurut dia, hasil panen pada musim gadu atau musim kemarau ini lebih bagus, kering dan tidak ada serangan hama. Saat ini harga gabah kering giling mencapai Rp 5.200 per kilogram, untuk beras di tingkat penggilingan jenis IR 64 Rp 8.200-Rp 8.300/kg "Sebenarnya harga gabah Rp 5.200/kg tidak terlalu tinggi. Namun, sudah cukup untuk menutupi biaya produksi, perawatan, dan sewa tanah," ujarnya.
Berdasarkan pengalaman, tutur Sartam, soal isu beras impor ini cukup sensitif karena secara psikologis sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga gabah. Akibatnya, setiap kali ada kebijakan impor, petani akan selalu terdampak. Harga gabah bisa turun hingga Rp 1.000/kg.
Oleh karena itu, dia dan para petani di Banyumas sangat mendukung Kepala Bulog Budi Waseso yang menolak impor beras. Menurutnya, jika Bulog sudah tidak menghendaki adanya impor, Kepala Bulog sudah menjamin bahwa Stok beras masih cukup.
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivisi Regional Banyumas Sony Supriyadi mengakui, wilayah Banyumas dan sekitarnya masih ada panen. Penyerapan beras masih dilakukan, 30-50 ton per hari.
Meski demikian, diakui penyerapan beras dari petani tidak bisa maksimal sebab harga di tingkat petani dan penggilingan masih tinggi atau di atas harga tebus pemerintah. "Harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 8.030/kg, sedangkan di penggilingan dan petani Rp 8.200/kg atau masih jauh dari harga yang ditawarkan Bulog," ujarnya.
Dia menjelaskan, persoalan harga masih menjadi kendala utama bagi Bulog untuk melakukan pengadaan sehingga sampai pertengahan September 2018, realisasi pengadaan baru sekitar 50% dari target 2018 sebesar 60.000 ton.
Akan tetapi, Rp 8.030 yang ditawarkan itu merupakan harga fleksibel untuk pembelian gabah dan beras atau lebih mahal dari HPP. Meskipun demikian, para mitra Bulog masih enggan menjual beras ke Bulog.
Naswan, salah seorang Mitra Bulog mengakui, dirinya belum akan melakukan kontrak dengan Bulog karena belum cocok soal harganya. "Harga di pasar masih tinggi. Selisih harga dengan yang ditawarkan Bulog cukup tinggi. Jadi, untuk sementara belum akan kontrak pengadaan," ujarnya.
Menurut dia, hasil panen pada musim gadu atau musim kemarau ini lebih bagus, kering dan tidak ada serangan hama. Saat ini harga gabah kering giling mencapai Rp 5.200 per kilogram, untuk beras di tingkat penggilingan jenis IR 64 Rp 8.200-Rp 8.300/kg "Sebenarnya harga gabah Rp 5.200/kg tidak terlalu tinggi. Namun, sudah cukup untuk menutupi biaya produksi, perawatan, dan sewa tanah," ujarnya.
Berdasarkan pengalaman, tutur Sartam, soal isu beras impor ini cukup sensitif karena secara psikologis sangat berpengaruh terhadap fluktuasi harga gabah. Akibatnya, setiap kali ada kebijakan impor, petani akan selalu terdampak. Harga gabah bisa turun hingga Rp 1.000/kg.
Oleh karena itu, dia dan para petani di Banyumas sangat mendukung Kepala Bulog Budi Waseso yang menolak impor beras. Menurutnya, jika Bulog sudah tidak menghendaki adanya impor, Kepala Bulog sudah menjamin bahwa Stok beras masih cukup.
Sementara itu, Kepala Bulog Subdivisi Regional Banyumas Sony Supriyadi mengakui, wilayah Banyumas dan sekitarnya masih ada panen. Penyerapan beras masih dilakukan, 30-50 ton per hari.
Meski demikian, diakui penyerapan beras dari petani tidak bisa maksimal sebab harga di tingkat petani dan penggilingan masih tinggi atau di atas harga tebus pemerintah. "Harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 8.030/kg, sedangkan di penggilingan dan petani Rp 8.200/kg atau masih jauh dari harga yang ditawarkan Bulog," ujarnya.
Dia menjelaskan, persoalan harga masih menjadi kendala utama bagi Bulog untuk melakukan pengadaan sehingga sampai pertengahan September 2018, realisasi pengadaan baru sekitar 50% dari target 2018 sebesar 60.000 ton.
Akan tetapi, Rp 8.030 yang ditawarkan itu merupakan harga fleksibel untuk pembelian gabah dan beras atau lebih mahal dari HPP. Meskipun demikian, para mitra Bulog masih enggan menjual beras ke Bulog.
Naswan, salah seorang Mitra Bulog mengakui, dirinya belum akan melakukan kontrak dengan Bulog karena belum cocok soal harganya. "Harga di pasar masih tinggi. Selisih harga dengan yang ditawarkan Bulog cukup tinggi. Jadi, untuk sementara belum akan kontrak pengadaan," ujarnya.
Sumber: Pikiran Rakyat 24 September 2018
0 Comments